Ini Cerita Mengenai Sejarah Kabupaten Maros

Sejarah seputar Maros senantiasa berkaitan dengan keberadaan manusia prasejarah yang ditemukan di Gua Pettae, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung (sekitar 11 km dari Kota Turikale atau 44 km dari Kota Makassar). Dari hasil penelitian, arkeolog menceritakan bahwa gua bersejarah tersebut telah dihuni oleh manusia sejak zaman situs slot online megalitikum sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi (nyaris satu zaman dengan Nabi Nuh yang wafat 3043 tahun sebelum Masehi) yang selanjutnya turun-temurun atau beranak-pinak sampai dikala ini. Sehingga, untaian sejarah tersebut menjadi benang merah seputar asal-muasal orang-orang Maros atau biasa disebut dengan istilah Putera Tempat.

Pada zaman mesolitik yang sebaran tinggalannya banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, tepatnya di gua-gua prasejarah di wilayah karst Maros-Pangkep. Kawasan pegunungan gamping (karst) Maros-Pangkep adalah wilayah yang mempunyai karakteristik relief dan drainase yang khas, terutama yang disebabkan oleh pelarutan batuan yang intensif. Cara pelarutan lebih kerap terjadi pada batuan karbonat, yang disebut dengan pelaksanaan karstifikasi sehingga membentuk bukit-bukit karst yang membentang utara-selatan Pulau Sulawesi dengan lereng yang nyaris tegak seperti menara dan disebut sebagai tipe tower karst. Kawasan karst tersebut terdiri dari bukit-bukit yang curam dengan lubang-lubang di kaki dan lereng perbukitan. Lubang-lubang itu adalah gua horizontal yang terjadi karena pelaksanaan alam, yang biasa terdapat di suatu wilayah karst. Penduduk setempat menyebutnya leang (cave). Inovasi lukisan telapak tangan, alat serpih, dan mata panah bergerigi di gua-gua prasejarah Maros.

Jejak hunian prasejarah di Sulawesi Selatan pertama kali terkuak lewat penelitian rintisan yang dilaksanakan oleh Paul Sarasin dan Fritz Sarasin, dua orang naturalis berkebangsaan Swiss yang melaksanakan penelitian pada leang Cakondo, Ululebba dan Ba lisao di Bone antara tahun yang kemudian diterbitkan menjadi buku yang berjudul Reisen in Celebes. Hasil penelitian mereka memicu para peneliti lain untuk melaksanakan penelitian di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di wilayah karst Maros-Pangkep. Pada tahun 1950 untuk pertama kalinya ditemukan lukisan pada dinding gua prasejarah (rock painting) berwarna merah oleh Van Heekeren dan Miss Heeren Palm di leang Pettae Maros. Heekeren menemukan gambar babi rusa yang sedang meloncat dan di komponen dadanya terdapat mata panah menancap, meskipun Miss Heeren Palm menemukan gambar telapak tangan dengan latar belakang cat merah yang diduga berasal dari tangan kiri wanita. Sejak itulah penelitian di wilayah karst Maros-Pangkep dilaksanakan lebih intensif dan menghasilkan data yang melimpah seputar jejak hunian prasejarah di wilayah tersebut. Sampai sekarang wilayah ini masih menjadi salah satu objek penelitian para arkeolog bagus dari dalam ataupun luar negeri.

Menurut hasil pendataan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, terdapat sekitar 100-an leang prasejarah yang tersebar di wilayah karst Maros-Pangkep dengan bermacam-macam tipe tinggalan kultur berupa lukisan di dinding gua, sebaran alat batu dan sisa-sisa sampah makanan berupa cangkang mollusca. Tinggalan arkeologi tersebut menjadi objek kajian yang betul-betul menarik diteliti untuk mengenal kehidupan di masa lalu. Keseluruhan benda-benda hasil kebudayaan masa lalu termasuk tinggalan prasejarah di wilayah karst Maros-Pangkep berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 disebut Benda Cagar Tradisi, yang definisinya adalah benda buatan manusia dan alam yang umurnya sekurang-kurangnya 50 tahun, yang mewakili zaman gaya yang khas dan zaman gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Oleh karena itu, masuk nalar bila gua-gua prasejarah yang terdapat di wilayah karst Maros-Pangkep kemudian mendapatkan perlindungan undang-undang oleh pemerintah. Keberadaan gua-gua prasejarah beserta tinggalannya perlu kita lestarikan bersama sebagai warisan kultur bangsa. Dengan latar belakang geografis, prasejarah dan sejarah yang bermacam-macam, wilayah karst Maros-Pangkep melahirkan kebudayaan yang adalah perpaduan antara poin-poin agama dengan lingkungan alam, dilatarbelakangi dan diwarnai dua etnis besar, adalah Bugis dan Makassar sehingga mempunyai keunikan tersendiri.

Kawasan karst yang membentang sepanjang Kabupaten Maras dan Kabupaten Pangkep mempunyai kekayaan flora dan fauna yang tak ternilai, pun wilayah karst Maros-Pangkep ini adalah wilayah karst terpanjang kedua di dunia dengan landscape yang betul-betul indah. Selain kekayaan flora dan fauna, di beberapa leang terdapat jejak-jejak peradaban zaman prasejarah yang menjadi bukti keberadaan nenek moyang kita. Dengan potensi alam dan kultur yang begitu melimpah dan unik tersebut, karenanya pada tahun 1998 wilayah karst ini diusulkan sebagai Natural World Heritage. Dikala ini wilayah karst Maros-Pangkep termasuk dalam wilayah Ta man Nasional Bantimurung-Bulusaraung.

karaenna tu Marusuka nikana Karaeng Loe ri Pakere᨞ kutipan Lontaraq patturioloang Makassar pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-9 Karaeng Tumapakrisik Kallongna ( ). Karaeng Loe ri Pakere adalah Karaeng (Raja) pertama di Maros. Beliau disebut juga sebagai Tumanurung Maros, karena asal-idenya tak dikenal, nama pribadinya pun tak dikenal

Karaeng Loe Ri Pakere diandalkan sebagai Raja pertama mendasari sejarah Maros. Dalam periode Lontara, Karaeng Loe Ri Pakere adalah sosok yang pertama kali membentuk metode kemasyarakatan dalam lingkup Kerajaan Marusu (Maros).

Kutipan Lontara Marusu dalam Bahasa Makassar yang ditulis oleh Gallarang Tujua Ri Marusu dan Imam Marusu pada tanggal 14 muharram 1273 hijriah:

“ ………. Karaeng LoE Ri Pakere uru Karaeng Ri Marusu iyami nikana Tumanurung kataena niassengi assalana, areng kalennna, naiya tongmi anne turung ri Pakere riwattunna tauwa ri Marusu sikanre juku. Anjo Wattua taena Karaeng nilangngereka kana-kananna, naturungmi gunturuka siagang bosia tuju allo tuju bangngi. Nabattumo simbaraka naniyamo ammenteng Sao Raja ri tangngana paranga ri Pakere, naniya tongmo sere tau ammempo ri dallekanna tuka sapanaya nabattu ngasemmo tau jaiya angsombai nanapalamo anjari karaeng. Naiya tongmi nikana Karaeng LoE ri Pakere ……….” Karaeng Loe Ri Pakere tampil sebagai pemimpin yang mempersembahkan otoritas dan keberadaan negerinya terhadap kerajaan-kerajan tetangga dikala menjalin persekutuan dengan Raja Gowa IX, Daeng Matanre Tumapaqrisiq Kallongna dan Raja Polongbangkeng Karaeng Loe Ri Bajeng.

Maros pada pasca Perjanjian Bongaya 1667 dikelompokkan berada seketika dalam kekuasaan kolonial Belanda. Pengaruh selanjutnya adalah “Migrasi” ningrat Makassar dari Kerajaan Gowa, Tallo, termasuk dari Maros sendiri ke negeri lain di luar terutama ke Pulau Jawa dibawah Komando Karaeng Galesong, putra Sultan Hasanuddin sebagai sikap ketidakpuasan dengan Perjanjian Bongaya karena perjanjian yang betul-betul merugikan pihak Makassar dan menguntungkan sepihak bagi VOC Belanda yang didorong penuh oleh sekutunya dari Bone dan Soppeng.

Dengan mendirikan kerajaan-kerajaan serta kasullewatangan baru di wilayah sekitar Maros. Kerajaan dan Kasullewatangan tersebut antara lain Turikale, Simbang, Tanralli, Bontoa, Tangkuru, Raya, Lau, Timboro, dan Kabba (Wara), serta beberapa kerajaan di wilayah Lebbo Tengae.

Marusu atau dikenal dengan Maros, adalah sebuah legenda sejarah dalam peradaban umat manusia, dikala keberadaan dan pengaruhnya dengan dunia luar mulai merambah komunitas sekelilingnya, yang bermula dari absensi Tomanurung Karaeng Loe Ri Pakere pada tahun 1471, dalam bermacam-macam Lontara bagus Lontara Maros ataupun acuan dari Lontara Gowa dan Bone disebutkan bagaimana seorang tokoh kharismatik, bergelar Karaeng Loe Ri Pakere telah mempersembahkan keberadaan kerajaannya yang dikasih nama Marusu terhadap kerajaan-kerajaan tetangga, pun dengan kencang dapat memainkan peran konstruktif dalam tatanan politik pemerintahan Kerajaan Kembar Makassar (Gowa-Tallo), pun diformalkan dengan melaksanakan Perjanjian Persahabatan dengan Raja Bone VI La Olio Bote-e dan dengan Raja Polongbangkeng l bergelar Karaeng Loe ri Bajeng.

Awal Mula
Kerajaan Marusu berdiri pada sekitar abad ke-15 dengan seorang raja yang diyakini sebagai seorang tomanurung bergelar Karaeng Loe Ri Pakere. Menurut Lontara Patturioloanna To Marusuka, Karaeng Loe Ri Pakere tak mempunyai keturunan dan nama istrinya juga tak dikenal, melainkan dalam lontara tersebut menceritakan, bahwa Karaeng Loe Ri Pakere mempunyai seorang putri angkat yang juga adalah seorang tomanurung bergelar Tomanurunga Ri Pasandang. Tomanurunga Ri Pasandang lalu dikawinkan dengan seorang tomanurung dari tempat Luwu bergelar Tomanurung Ri Hasratang. Dan melahirkan seorang putra yang bernama I Sangaji Gadong yang sesudah dewasa naik tahta menjadi Karaeng Marusu II menggantikan Karaeng Loe Ri Pakere. Dikala Karaeng Tumaparisika Kallonna Raja Gowa IX yang menyuruh sekitar tahun melaksanakan ekspansi perluasan wilayah dengan menyerang dan merajai negeri-negeri sekitarnya, Kerajaan Marusu pun tak luput dari serangan tersebut. Namun, dalam serangan pertama tersebut berhasil ditahan oleh laskar-laskar Kerajaan Marusu, sehingga laskar-laskar Gowa patut pulang dengan tangan hampa. Namun, pada serangan selanjutnya laskar-laskar Marusu kesusahan untuk menahannya yang mana pada hasilnya terjadi traktat persahabatan antara Karaeng Loe Ri Pakere (Raja Marusu I) dengan Karaeng Tumaparisi Kallonna (Raja Gowa IX). Dan sejak dikala itulah Marusu menjadi sekutu dan teman dari Kerajaan Gowa. Namun, pada masa pemerintahan I Mappasomba Dg Nguraga Karaeng Patanna Langkana Tumenanga Ribuluduayya (Raja Marusu IV), Kerajaan Marusu justru mengangkat senjata melawan Kerajaan Gowa. Ini dikarenakan ipar beliau I Mangngayoang Darah Karaeng Pasi (Raja Tallo III) yang memperistrikan adik beliau I Pasilemba To Mammalianga Ri Tallo berperang melawan Gowa. Sehingga atas dasar kekeluargaan I Mappasomba Dg Nguraga terpaksa berdiri dipihak Tallo. Sejak mana pada hasilnya peperangan ini berakhir dengan damai yang melahirkan suatu sumpah mengatakan “iya iyanamo ampasiewai Gowa na Tallo iyamo ricalla Dewata” artinya “barang siapa yang memperselisihkan Gowa dan Tallo akan dikutuk oleh yang Maha Pencipta”. Meski dikala itu tiada lagi peperangan antara Gowa dan Tallo, pun muncul kultur raja-raja Gowa menjadi raja di Tallo dan raja-raja Tallo menjadi tumabbicara butta ri Gowa (mangkubumi). Beberapa Kerajaan Marusu tetap menjadi sekutu dan teman dari Kerajaan Gowa yang senantiasa menolong Gowa dalam tiap ekspansi perluasan wilayah yangg dilaksanakan oleh Kerajaan Gowa.

Silsilah Raja-Raja Marusu
Hubungan besar raja-raja dan ningrat di Sulawesi Selatan adalah keturunan Raja Marusu (Maros), termasuk pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur Sultan Hasanuddin (Muhammad Bakir I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape, Raja Gowa XVI). Darah relasi antara Raja Marusu dengan raja-raja di Sulawesi Selatan dimulai dengan perkawinan antara putri Karaeng Loe ri Marusu yang bernama I Pasilemba Tumamalianga ri Tallo, yang dipersunting oleh I Mangayoang Darah Tunipasuru, Raja Tallo III”. Dari perkawinan putri Marusu dengan Raja Tallo ini lahir KaraEng Patingalloang Tumenanga ri Makkowayang, Raja Tallo IV.

Karaeng Patingalloang Tumenanga ri Makkowayang, Raja Tallo IV yang tak lain adalah cucu seketika dari KaraEng Loe ri Marusu kemudian mempersunting Karaeng Sombaopu, putri dari I Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kallongna, Raja Gowa IX. Dari perkawinan ini lahir Daeng Niasseng Karaeng Patingalloang, Raja Tallo V dan I Malingkaan Daeng Manyonri Karaeng Matowaya Sultan Abdullah Awwalul Islam Tumenanga ri Agamana, Raja Tallo VI.

Daeng Niasseng Karaeng Patingalloang, Raja Tallo V dipersunting oleh I Manggorai Daeng Mammeta KaraEng Bonto Langkasa Tunijallo, Raja Gowa XII. Dari perkawinan ini lahir I Tepukaraeng Daeng Parabbung Tunipasulu Karaeng Bonto Langkasa (Raja Gowa XIII), I Mangarangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna (Raja Gowa XIV), dan Karaengta Balla Bugisi.

I Malingkaan Daeng Manyonri Karaeng Matowaya Sultan Abdullah Awwalul Islam Tumenanga ri Agamana (Raja Tallo VI) adalah Raja Makassar yang pertama memeluk agama islam. I Mallingkaan mempersunting Karaeng Mannaungi. Dari perkawinan ini lahir Karaeng Kanjilo Sultan Abdul Gaffar (Raja Tallo VII), I Mangadicinna Daeng Sitaba Sultan Mahmud Karaeng Patingalloang (Raja Tallo VIII), dan Karaeng Pattukangang.

I Mangarangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna (Raja Gowa XIV) mempersunting Daeng Maccini Karaeng Bontoa. Dari perkawinan ini lahir I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikussaid (Raja Gowa XV). Kemudian Sultan Malikussaid mempersunting Lomo Tokuntu. Dan dari perkawinan ini lahir Sultan Hasanuddin (Muhammad Bakir I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape, Raja Gowa XVI). Dari sini Sultan Hasanuddin adalah keturunan ke-6 dari Karaeng Loe ri Marusu. Salah seorang cucu seketika Sultan Hasanuddin, adalah I Mariyama Karaeng Pattukangang kemudian dipersunting oleh La Patau Matanna Tikka Walinonoe To Tenri Bali Malae Sanrang Sultan Idris Azimuddin Petta Matinroe ri Nagauleng (Raja Bone XVI). Dari Perkawinan ini lahir La Pareppai To Sappewali Sultan Sahabuddin Ismail (Raja Gowa XX & Raja Bone XIX), La Padassajati To Appaware Sultan Sulaiman (Raja Bone XVIII), La Panaungi To Pawawoi Sultan Abdullah Mansur (Raja Bone XX), dan We Yanebana.

Karaengta Balla Bugisi dipersunting oleh Pattiware Daeng Parabbung Sultan Muhammad Waliul Mudharuddin (Raja Luwu XV). Dari perkawinan ini lahir Pattiaraja, Pattipasaung (Raja Luwu XVI), dan We Tenri Siri Somba Baineya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa beberapa besar Raja Gowa, Raja Tallo, Raja Bone, dan Raja Luwu serta keturunannya yang tersebar di Sulawesi Selatan adalah keturunan Raja Maros Karaeng Loe Ri Marusu.

I Mangadicinna Daeng Sitaba Sultan Mahmud Karaeng Patingalloang Tumenanga Ri Bonto Biraeng (Raja Tallo VIII juga Karaeng Tumabbicara Butta Ri Gowa. I Mangadicinna Karaeng Patingalloang adalah putra dari I Malingkaan Daeng Manyonri Karaeng Matowaya Sultan Abdullah Awwalul Islam Tumenanga Ri Agamana (Raja Tallo VI). Selain ke-4 dari Karaeng Loe Ri Marusu ini diangkat sebagai Tumabbicara Butta atau Mangkubumi Kerajaan Gowa pada tahun 1639, menemani Sultan Malikussaid yang menyuruh pada tahun . Karaeng Pattingalloang dilantik menjadi Tumabbicara Butta Kerajaan Gowa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 1639. Pada dikala menjabat Mangkubumi, Kerajaan Makassar telah menjadi sebuah kerajaan familiar dan banyak mengundang perhatian negeri-negeri lainnya.

Karaeng Patingalloang adalah putra Tallo-Marusu-Gowa yang ketrampilannya atau kesanggupannya melebihi orang-orang Bugis-Makassar pada umumnya. Dalam usia 18 tahun ia telah merajai banyak bahasa, di antaranya Bahasa Latin, Yunani, Italia, Perancis, Belanda, Arab, dan beberapa bahasa lainnya. Selain itu juga memperdalam ilmu falak. Pemerintah Belanda lewat wakil-wakilnya di Batavia pada tahun 1652 menghadiahkan sebuah bola dunia (globe) yang khusus diciptakan di negeri Belanda, yang diperkirakan harganya f 12.000. Beliau meninggal pada tanggal 17 September 1654 di Kampung Bontobiraeng. Sebelum meninggalnya ia telah mempersiapkan 500 buah kapal yang masing-masing dapat memuat 50 awak untuk menyerang Ambon.

Karaeng Patingalloang adalah juga seorang pengusaha internasional, beliau bersama dengan Sultan Malikussaid berkongsi dengan pengusaha besar Pedero La Matta, Konsultan dagang Spanyol di Bandar Somba Opu, serta dengan seorang pelaut ulung Portugis yang bernama Fransisco Viera dengan Figheiro, untuk berdagang di dalam negeri. Karaeng Pattingalloang berhasil mengoptimalkan/meningkatkan perekonomian dan perdagangan Kerajaan Gowa. Di kota Raya Somba Opu, banyak diperdagangkan kain sutra, keramik Cina, kain katun India, kayu Cendana Timor, rempah-rempah Maluku, dan Intan Berlian Borneo.

Pada pedagang-pedagang Eropa yang datang ke Makassar umumnya membawa buah tangan yang dikasih terhadap para pembesar dan ningrat-ningrat di Kerajaan Gowa. Buah tangan itu kerap kali juga disesuaikan dengan pesan yang dititipkan dikala mereka kembali ke tempat asalnya. Karaeng Pattingalloang dikala dipinta buah tangan apa yang diharapkannya, jawabnya adalah buku. Oleh karena itu tak mengherankan bila Karaeng Patingalloang mempunyai banyak koleksi buku dari bermacam-macam bahasa.

Karaeng Patingalloang adalah sosok cendikiawan yang dimiliki oleh Kerajaan Makassar dikala itu. Bila itu pedulinya terhadap ilmu pengetahuan, sehingga seorang penyair berkebangsaan Belanda yang bersama Joost van den Vondel, betul-betul memuji kecendikiawannya dan membahasakannya dalam sebuah syair sebagai berikut:

“Wiens aldoor snuffelende brein Een gansche werelt valt te klein”

Sejak artinya sebagai berikut: “Orang yang pikirannya senantiasa dan terus menerus mencari sehingga semua dunia rasanya terlalu sempit baginya”.

Karaeng Patingalloang tampil sebagai seorang cendekiawan dan negarawan di masa lalu. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah berpesan untuk generasi yang ditinggalkan antara lain sebagai berikut:

Ada lima penyebab ambrolnya suatu kerajaan besar, adalah: 1. Punna taenamo naero nipakainga’ Karaeng Maggauka, 2. Punna taenamo tumanggngaseng ri lalang Pa’rasangnga, 3. Punna taenamo gau’ lompo ri lalang Pa’rasanganga, 4. Punna angngallengasemmi soso’ Pabbicaraya, dan 5. Punna taenamo nakamaseyangi atanna Manggauka.

Sejak artinya sebagai berikut: 1. Bila raja yang menyuruh tak ingin lagi diberi bimbingan atau diperingati, 2. Bila tak ada lagi kaum cerdik cendikia di dalam negeri, 3. Bila telah terlampau banyak kasus-kasus di dalam negeri, 4. Bila telah banyak hakim dan pejabat kerajaan suka makan sogok, dan 5. Bila raja yang menyuruh tak lagi menyayangi rakyatnya.

Beliau wafat dikala ikut dalam barisan Sultan Hasanuddin melawan Belanda. Tempat wafatnya, Karaeng Patingalloang kemudian dianugerahi gelar anumerta Tumenanga Ri Bonto Biraeng.

Raja-Raja Kerajaan Marusu
Raja-raja atau Karaeng yang pernah menyuruh Kerajaan Marusu sebagai berikut:

  1. Karaeng Loe Ri Pakere (Karaeng Marusu Ke-I)
  2. Karaengta Barasa Sultan Muhammad Ali (Karaeng Marusu Ke-VI)
  3. Kare Yunusu Sultan Muhammad Yunus (1700, Karaeng Marusu Ke-VII)
  4. La Mamma Daeng Marewa Matinroe Ri Samangki ( , Karaeng Marusu Ke-VIII)
  5. Andi Abdul Latifu Daeng Mattana Matinroe ( , Karaeng Marusu Ke-IX)
  6. La Mappalewa Daeng Mattayang ( , Karaeng Marusu Ke-X)
  7. Andi Mannyandari Daeng Paranreng Matinroe ri Campagae (1855, Karaeng Marusu Ke-XI)
  8. Andi Mallawakkang Daeng Pawello Matinroe Ri Kuri ( , Karaeng Marusu Ke-XII)
  9. Andi Surulla Petta Lopo Matinroe Ri Bunduna ( , Karaeng Marusu Ke-XIII)
  10. I Mappasossong Daeng Pabundu ( , Karaeng Marusu Ke-XIV)
  11. I Pake Daeng Masiga ( , Karaeng Marusu Ke-XV)
  12. Abdul Hafid Daeng Maronrong ( , Karaeng Marusu Ke-XVI)
  13. Andi Muhammad Tajuddin Daeng Masiga ( , Karaeng Marusu Ke-VII)

Kelompok Bila Kerajaan Marusu
Tempat-tempat yang menjadi wilayah aturan Kerajaan Marusu adalah melingkupi 34 kampung sebagai berikut:

Pembagian Kasta[sunting | sunting sumber]
Menurut halnya dengan kerajaan-kerajaan lain, di Kerajaan Marusu’ juga terjadi pembagian kasta yang terdiri dari tiga level adalah:a. Ana karaeng/ ana arung, adalah golongan ningrat. Darah ini terbagi lagi ke dalam beberapa komponen antara lain:

  1. Pattola / mattola, adalah buah hati raja dan permaisuri yang adalah pewaris tahta.
  2. Anamanrapi, adalah buah hati dari saudara kandung raja yang ibunya juga dari kalangan sederajat.
  3. Ana sipuwe yang berdarah separuh ningrat.
  4. Ana cera adalah buah hati yang lahir dari pernikahan ayahnya seorang buah hati raja meskipun ibunya dari golongan tumaradeka (rakyat biasa).
  5. Ana kereng sala, adalah buah hati yang terlahir dari ayah separuh ningrat dan ibu seorang ata/budak.

b. Tumaradeka, adalah golongan rakyat biasa. Tumaradeka dapat dibedakan menjadi 2, adalah:

  1. Tu baji/madeceng, adalah golongan rakyat biasa yang tak diperhambakan atau terhormat yang bergelar daeng.
  2. To samara, adalah rakyat kebanyakan yang tak menerapkan daeng terkecuali diperistrikan oleh kaum ningrat.

c. Ata, adalah golongan budak/hamba sahaya. Ata dapat dibedakan menjadi 2, adalah:

  1. Ata sossorang, adalah budak yang diturunkan turun-temurun.
  2. Ata nibuang, adalah golongan budak yang berasal dari tawanan perang.

Asal Kata Marusu
Bangsawan kita menyelidiki dari mana asal kata dan penamaan Marusu, karenanya ada beberapa pendapat yang mengemukakannya dan masing-masing versi didasari oleh cerita yang berbeda-beda, sehingga sulit menarik ringkasan seputar versi atau pendapat mana yang paling tepat. Menurut cerita-cerita peninggalan para leluhur serta kepingan catatan yang ada, dikemukakan beberapa cerita seputar asal kata Marusu dalam beberapa versi yang berbeda, adalah:

a. Marusu berasal dari kata Amaru atau Appa Maru yang artinya dimadu atau memadu beberapa istri. Namun ini dikarenakan pada zaman dulu ada seorang putri Maros yang dimadu oleh raja dari tempat lain atau Raja Marusu itu sendiri. Menurut Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo atau Lontara Tallo, disebutkan bahwa dikala menjadi Raja Tallo adalah I Mangngayoang Darah Karaeng Pasi Tunipasuru salah seorang dari putri Karaeng Loe Ri Marusu, Raja Marusu III yang bernama I Pasilemba yang dimadu oleh raja tersebut, yang melahirkan:

  1. I Mappatakatana Daeng Padulung (Raja Tallo IV)
  2. I Yenang Daeng Palengu
  3. Karaeng Barampatola (istri I Tajibarani Daeng Marompa Tunibatta Raja Gowa XI)
  4. I Daeng Maddaeng
  5. Karaeng Ri Langkanaya
  6. Karaenga Ri Sinjai
  7. I Karaeng Ri Tidung
  8. I Karaeng Bontokappo
  9. Karaeng Ri Mangarabombang
  10. Karaeng Ri Ujung Tanah

Dan ada pula peninggalan cerita yang mengatakan bahwa Karaeng Marusu IX La Mamma Daeng Marewa Matinroe Ri Samangki mempunyai istri sebanyak 41 orang. Di samping kenyataan tersebut, Raja/Namun Marusu memang pada dekade selanjutnya memadu beberapa istri meskipun kadang kala tak sederajat dengannya.

b. Versi kedua adalah bahwa kata “Marusu” Berasal dari kata Bahasa Makassar “Rusung” dan atau Bahasa Bugis “Marusung” yang mana makna dari kedua kata tersebut sama, adalah suatu situasi yang simpel bagus sebagai individu ataupun golongan masyarakat. Kawasan kata tersebut berubah menjadi kata ulang “Arusung-rusung” atau “Marusung-rusung”, karenanya akan bermakna hal yang menunjukan pada seseorang yang mempunyai keahlian dan kelebihan dalam membawakan diri dan pribadi bagus itu menyangkut kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan masyarakat guna memperjuangkan sesuatu tanpa mengenal pengorbanan serta pantang mundur atau menyerah sebelum maksud dan pandangan baru-idenya tercapai. Dari uraian tersebut dapat diambil ringkasan bahwa penamaan tempat ini menjadi Marusu sebagai perubahan suara dari Rusung atau Marusung karena situasi atau makna yang terkandung dalam kata tersebut menggambarkan pembawaan dan metode hidup masyarakatnya serta para perilaku para pemimpinnya di kala itu.

c. Versi ketiga adalah catatan yang menulis bahwa kata “Marusu” berasal dari kata “Maroso”, adalah berasal dari nama seseorang pemilik kedai yang letak kedainya tepat di tengah tempat ini. Kedai tersebut menjadi tempat persinggahan Kafilah ke dan dari Bone ke Gowa atau sebaliknya. Sehingga oleh para Kafilah kerap muncul diskusi di tengah perjalanan bila kedua rombongan kafilah tersebut berpapasan, seputar tempat mereka mengaso dan beristirahat yang dijawab “di Maroso” sehingga bermula dari nama pemilik kedai berkembang menjadi nama tempat dimana Kedai Maroso tersebut berada, adalah: Marusu, sebagai perubahan suara dari kata Maroso.[1]

Kerajaan Bontoa terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Karaeng. Kerajaan Bontoa berdiri pada tahun 1700 oleh I Mannyarrang, seorang ningrat dari tempat Bangkala putra dari I Pasairi Dg Mangngasi Karaeng Labbua Tali Bannangna Raja Bangkala dari istrinya I Daeng Takammu Karaeng Bili Tangngayya putri dari I Monriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng Raja Gowa X ( ). Muh. Aspar di dalam tulisannya berjudul “Riwayat Gallarang Bontoa” menulis bahwa tempat ini sebelumnya adalah wilayah yang dikendalikan oleh Karaeng Marusu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh J.A.B. Van De Broor seputar Randji Silsilah Regent Van Bontoa (1928). J.A.B. Van De Broor meriwayatkan I Mannyarrang sebagai utusan dari Raja Gowa untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa. Sehingga, Karaeng Marusu mempersilahkan I Manyarrang membuka tempat baru yang menjadi kekuasaan Gowa. Namun, dalam Lontara sejarah Karaeng Loe Ri Pakere yang di tulis Andi Syahban Masikki (1889) oleh W. Cumming Reppaading The Histoies of Maros Choronicle tak menempatkan Bontoa sebagai wilayah yang dikendalikan Marusu.

Ekspansi besar-besaran Kerajaan Gowa sejak masa kekuasaan Karaeng Tumapakrisika Kallonna (menyuruh 1400-an), Raja Gowa IX, merubah peta geografi politik wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan Marusu yang dulunya adalah kerajaan merdeka dan berdaulat, seketika berada dibawah dominasi Kerajaan Gowa. Serangan Gowa ke sebelah utara hampir pasti tak mendapatkan perlawanan yang berarti, wilayah paling utara Marusu, Bontoa yang berbatasan dengan Binanga Sangkara, wilayah Barasa (Pangkajene) dengan gampang ditaklukkan sejak masa kekuasaan Raja Gowa X, Karaeng Tunipalangga (1546–1565). Tempat lebih gampang mengontrol tempat pertanian padi basah yang subur ini, I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng, Raja Gowa X mengutus I Mannyarrang, seorang ningrat dari Bangkala, putra dari I Pasairi Daeng Mangngasi Karaeng Labbua Tali Bannangna, Karaeng Bangkala dari istrinya I Daeng Takammu Karaeng Bili Tangngayya untuk menjadi karaeng maggau di wilayah tersebut.

Daftar Raja di Kerajaan Bontoa
Raja-raja atau Karaeng yang pernah menyuruh Kerajaan Bontoa sebagai berikut:

  1. I Mannyarang (Karaeng Bontoa I)
  2. I Mannyuwarang (Karaeng Bontoa II)
  3. I Daeng Siutte (Karaeng Bontoa III)
  4. I Daeng Mangnguntungi (Karaeng Bontoa IV)
  5. I Pakandi Dg Massuro (Karaeng Bontoa V)
  6. I Pandima Dg Maliongi (Karaeng Bontoa VI)
  7. I Daeng Tumani (Karaeng Bontoa VII)
  8. I Mangngaweang Dg Manggalle (Karaeng Bontoa VIII)
  9. I Reggo Dg Mattiro (Karaeng Bontoa IX)
  10. I Parewa Dg Mamala (Karaeng Bontoa X)
  11. I Sondong Dg Mattayang (Karaeng Bontoa XI)
  12. I Baoesad Dg Sitaba Karaeng Tallasa (Karaeng Bontoa XII)
  13. I Bambo Dg Matekko (Petta Tekko) (Karaeng Bontoa XIII)
  14. Andi Radja Dg Manai (Hoof District) (Karaeng Bontoa XIV dan XVI)
  15. Abdul Maula Intje Djalaluddin (Hoof District) (Karaeng Bontoa XV)
  16. Andi Muhammad Dg Sisila (Hoof District) (Karaeng Bontoa XVII dan XIX)
  17. Andi Djipang Dg Mambani (Hoof District) (Karaeng Bontoa XVIII dan XX)
  18. Andi Radja Dg Manai Karaeng Loloa (Hoof District) (Karaeng Bontoa XXI)
  19. Andi Muhammad Yusuf Dg Mangngawing (Hoof District) (Karaeng Bontoa XXII sebagai Karaeng Bontoa yang terakhir)

Kerajaan Simbang terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelompok Kerajaan Simbang tepat di antara Kerajaan Bone dan Gowa. Luasnya melingkupi 24 Kampung. Pertama kali berpusat di Sampakang. Kerajaan Simbang didirikan sebagai sebuah kerajaan oleh La Sanrima Daeng Pabelo yang bergelar Baso Mallawati Anabattana Gowa pada tahun 1709. Beliau ini adalah putera dari La Mappareppa Tosappewali Arung Palakka Karaeng Anamoncong Sultan Ismail Tumenanga Ri Somba Opu (Somba Gowa XX/Mangkau Bone XIX/Datu Soppeng XXII) dari istri bernama I Mira Karaenga Ri Gowa. La Sanrima Daeng Pabelo meninggalkan negerinya Kerajaan Gowa imbas kekecewaan atas campur tangan Hindia Belanda terhadap suksesi pemerintahan Kerajaan Gowa dimana dirinya yang patut naik tahta menggantikan ayahandanya melainkan oleh Hindia Belanda diserahkan terhadap I Mappaurangi Karaeng Boddia, imbas kekecewaan ini sehingga beliau keluar mendirikan Kerajaan Simbang pada sekitar tahun 1709.

Sejarah Penamaan Simbang
Dikatakan simbang (batas), karena terletak antara Kerajaan Gowa dan Bone. Namun berdasarkan sejarawan dan budayawan Maros, A. Fachri Makkasau dalam bukunya berjudul “Kerajaan-Kerajan di Maros dalam Lintasan Sejarah” mengatakan bahwa simbang berasal dari kata “sembang” yang artinya “menggantungkan di bahu”. dikatakan demikian, karena pada dikala Karaeng Ammallia Butta pertama kali datang membuka tempat ini, beliau menggantungkan regelia/kalompoang yang dibawanya dari Gowa di bahunya, sehingga rakyat setempat memberinya gelar Karaeng Sembang, yang lalu berubah suara menjadi “Simbang”. Kerajaan ini berdiri pada sekitar awal tahun 1700 oleh La Pajonjongi Petta Sanrimana Belo Karaeng Ammallia Butta Ri Marusu yang adalah ningrat Gowa dan Bone, putra dari La Pareppa Tosappewali Sultan Ismail Tumenanga Ri Somba Opu.

Daftar Raja di Kerajaan Simbang
Urutan raja-raja yang menyuruh Simbang sejak tahun 1709–1963 adalah:

  1. La Sanrima Daeng Pabelo Baso Mallawati Ana Battana Gowa Karaeng Ammallia Butta (1709, Karaeng Simbang Ke-I)
  2. La Pajonjongi Karaeng Appakaluaraka Butta (Karaeng Simbang Ke-II)
  3. La Pagala Daeng Masarro Karaeng Sabuka (Karaeng Simbang Ke-III)
  4. La Sengka Daeng Nimalo Karaeng Kanjilo (Karaeng Simbang Ke-IV)
  5. La Rassang Karaeng Bukkuka (Karaeng Simbang Ke-V)
  6. La Baso Daeng Ngitung Karaeng Cidutoa (Karaeng Simbang Ke-VI), Pemerintahan dilaksanakan oleh Kare Daeng Manja Sullewatang Simbang
  7. La Sulaimana Daeng Masikki (Karaeng Simbang Ke-VII), Pemerintahan dilaksanakan oleh Kare Daeng Sitoro Sullewatang Simbang
  8. La Dolo Daeng Patokkong Petta Corawalie Ri Makuring (Karaeng Simbang Ke-VIII), Pemerintahan dilaksanakan oleh Kare Daeng Mattari Sullewatang Simbang
  9. La Oemma Daeng Manrapi Karaeng Turikale Matinroa Ri Bonto Muloro (Karaeng Simbang Ke-IX)
  10. H. Andi Patahoeddin Daeng Paroempa Sullewatang Turikale (Karaeng Simbang Ke-X)
  11. Andi Amiroeddin Daeng Pasolong Karaeng Coboe (Karaeng Simbang Ke-XI)
  12. H. Andi Siradjoeddin Daeng Maggading (1963, Karaeng Simbang Ke-XII)

Kelompok Bila Kerajaan Simbang
Tempat-tempat yang menjadi wilayah aturan Kerajaan Simbang adalah melingkupi 24 kampung sebagai berikut:

Pada tahun 1963, Simbang diubah wujudnya dari sebuah Kerajaan/Distrik Pemandangan Gemenschaap menjadi sebuah Kecamatan dengan nama Kecamatan Bantimurung, dengan camat pertama adalah H. Andi Sirajuddin Daeng Maggading (Karaeng Simbang XII).

Latar Belakang
Kerajaan Tanralili terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Tanralili dibuka pertama kali oleh La Tenri Petta Tomarilaleng yang meninggalkan Kerajaan Bone karena tak bersuka cita terhadap campur tangan Belanda yang teramat dominan dalam pemerintahan Kerajaan Bone. La Tenri adalah putra dari La Tobala Petta Pakkinyarange Arung Tanete Ri Awang Jannang Bone. La Tenri memperistrikan I Manning Arung Petteng, putri dari La Tenri Page Arung Tungke Arung Kawasan, putra dari La Panuangi Towappamole Sultan Abdullah Mansyur (Mangkau Bone XX) Matinroe Ri Beula. Tempat mendirikan perkampungan Tanralili yang berpusat di Tompobulu, La Tenri lalu mengangkat putranya La Mappaware Daeng Ngirate sebagai raja pertama. Tanralili berasal dari kata “tenri” dan “lili” yang berarti tak dapat ditundukkan, dikatakan demikian karena tempat ini familiar akan wataknya yang keras dan pemberani. Didirikan pertama kali oleh ningrat Bone bernama La Mappaware Daeng Ngirate Batara Tanralili Bulu Arana Bulu yang adalah keturunan dari La Patau Matanna Tikka Sultan Alimuddin Idris Mattinroe Ri Naga Uleng (Raja Bone XVI) pada sekitar tahun 1700.

Daftar Raja di Kerajaan Tanralili
Raja-raja atau Karaeng yang pernah menyuruh Kerajaan Tanralili sebagai berikut:

  1. La Mappaware Daeng Ngirate Batara Tanralili Matinroa Ri Damma (Karaeng Tanralili Ke-I)
  2. I Daeng Tanralili Matinroa Ri Masale (1697–1711, Karaeng Tanralili Ke-II)
  3. I Lele Daeng Ri Moncong Matinroa Ri Tallo (1730–1735, Karaeng Tanralili Ke-III)
  4. I Pangjanggau Daeng Mamala Matinroa Ri Solojirang ( , Karaeng Tanralili Ke-IV)
  5. I Malluluang Daeng Manimbangi Matinroa Ri Cidu Toa (1781–1819, Karaeng Tanralili Ke-V)
  6. I Calla Daeng Mabbunga Karaeng Borong ( , Karaeng Tanralili Ke-VI)
  7. I Fatahulla Daeng Mattayang (1871–1877, Karaeng Tanralili Ke-VII)
  8. I Nyimpung Daeng Palallo (1877–1898, Karaeng Tanralili Ke-VIII)
  9. I Toe Daeng Pagajang Talea Ri Bima (1899–1906, Karaeng Tanralili Ke-IX)
  10. I Punruang Daeng Mangngati Matinroa Ri Bengkalis (1908–1916, Karaeng Tanralili Ke-X)
  11. I Burane Abdul Gani Daeng Manromo Karaeng Jawayya (1916–1925, Karaeng Tanralili Ke-XI)
  12. Andi Nanggong Daeng Mattimu (1925–1930, Karaeng Tanralili Ke-XII)
  13. Andi Abdullah Daeng Matutu (1930–1952, Karaeng Tanralili Ke-XIII)
  14. H. Andi Badoeddin Daeng Manuntungi (1952–1963, Karaeng Tanralili Ke-XIV)

Kerajaan Lau terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Lau berdiri pada sekitar tahun 1824 oleh La Mattotorang Pagelipue Abdul Wahab Daeng Mamangung Mattinroe Ri Laleng Tedong, putra dari La Mauraga Daeng Malliungang Sultan Adam Datu Mario Ri Wawo, cucu dari We Tenri Leleang Sultanah Aisyah Datu Tanete. Pajung Luwu XXVI, Mattinroe Ri Soreang diperistrikan oleh La Malliongang Datu Mattinroe Ri Sapirie. Lau pada awalnya adalah sebuah tempat kasullewatangan (kesultanan) yang dibentuk dalam tahun 1824 dikala pasukan Bone berhasil diusir dari wilayah Maros, oleh pemerintah Gubernemen membentuk empat tempat Kasullewatangan adalah Lau, Wara, Raya, dan Timboro. Sejak menjadi Sullewatang Lau pertama adalah La Mattotorang Pagelipue Abdul Wahab Daeng Mamangung Mattinroe Ri Laleng Tedong, putra dari La Mauraga Sultan Adam Datu Mario Ri Wawo dari istri bernama Ince Jauhar Manikam I Denra Petta Walie putri dari Ince Abi Asdollah Dato Pabean, Persahabatan Kerajaan Gowa. Sesudah La Mattotorang Daeng Mamangung diangkat menjadi Regent/Karaeng Lau pertama dikala semua tempat pemerintahan adat di Maros dibentuk menjadi Regentschappen. Dikala wafat La Mattotorang Daeng Mamangung dimakamkan di Laleng Tedong sehingga dikasih gelar anumerta Matinroe Ri Laleng Tedong.

Daftar Raja di Kerajaan Lau

  1. La Mattotorang Pagelipue Abdul Wahab Daeng Mamangung Mattinroe Ri Laleng Tedong (Sullewatang Lau Ke-I)
  2. La Mattotorang Daeng Mamangung Matinroe Ri Laleng Tedong (Karaeng Lau Ke-I)
  3. La Tenrowang Daeng Pasampa Matinroe Ri Manrimisi (Karaeng Lau Ke-II)
  4. La Rombo Muhammad Saleh Daeng Lullu Matinroe Ri Kassikebo (Karaeng Lau Ke-III)
  5. Andi Pappe Daeng Massikki (Karaeng Lau Ke-IV)
  6. Andi Abdullah (Karaeng Lau Ke-V)

Malahan perkampungan di Maros sekitar tahun Latar Belakang
Kerajaan Turikale adalah kerajaan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1796. Kelompok Turikale pada awalnya cuma didiami segelintir manusia dengan metode hidup tak menetap. Daerahnya pun masih adalah hutan-hutan dan tempat persawahan. Sungai Maros melintas di tengahnya. Tempat Karaeng Loe Ri Marusu (Raja Maros III) memindahkan pusat kerajaan dari Pakere ke Marusu, penduduk Pakere dan beberapa kampung di sekitarnya yang banyak penduduknya mulai bermigrasi mendekati pusat kerajaan yang baru membuka perkampungan dan pemukiman baru.

Putra Karaengta Barasa yang bernama Muhammad Yunus Daeng Pasabbi (Kare Yunusu), dikirim oleh ayahandanya meniru Dikala Tinggi Agama Islam di Bontoala. Dalam masa pendidikannya ia berkenalan dengan salah seorang putra Raja Tallo (I Mappaurangi Karaeng Boddia) yang bernama I Mappibare Daeng Mangiri. Persahabatan yang terjalin di antara mereka sangatlah akrab. Mereka berdua tiap ada peluang saling bertukar pikiran dan berbincang-bincang dalam banyak hal, bagus menyangkut ketatanegaraan terutama lagi ikhwal Agama Islam.

Tempat Karaengta Barasa mangkat, Muhammad Yunus Daeng Pasabbi naik tahta menggantikan ayahnya sebagai Raja Maros VIII. Di masa pemerintahannya, beliau kemudian mengajak temannya I Mappibare Daeng Mangiri untuk menetap di Maros untuk bersama-sama memajukan agama Islam. I Mappibare Daeng Mangiri rupanya tak keberatan lalu menetaplah ia di Maros dan kepadanya dikasih wilayah ini sebagai wilayah yang dipegangnya sekalian sebagai tempat I Mappibare Daeng Mangiri melaksanakan aktivitas pengembangan Ilmu Agama Islam. Dari sinilah Kerajaan Turikale berdiri pada sekitar tahun 1700 oleh I Mappiare Dg Mangngiri, putra dari Raja Gowa/Tallo I Mappaurangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin. Perkampungan yang dikasih kepadanya itu dikasih nama turikale artinya teman dekat atau kerabat dekat, untuk memberikan pertanda bahwa I Mappibare Daeng Mangiri yang dikasih kuasa menempatinya adalah kerabat keluarga yang betul-betul akrab. Dikatakan kerabat dekat karena ningrat yang pertama kali membuka tempat ini adalah putra Raja Gowa sendiri. Namun pendapat kedua mengatakan, bahwa penamaan Turikale dikarenakan raja-raja yang menyuruh di Turikale menjalin relasi yang dekat dengan pihak Hindia Belanda, melainkan pendapat ini banyak mendapatkan sangkalan, karena tak semua raja-raja Turikale yang menjalin relasi yang dekat dengan Hindia Belanda. Kesibukan banyak diantaranya yang betul-betul anti terhadap Hindia Belanda.

Kawasan jadilah Turikale yang tadinya sebuah perkampungan tak bertuan menjadi wilayah yang teratur, karena menjadi pusat pengajaran agama islam. Statusnya sebagai wilayah otoritas pengembangan islam tetap dipertahankan. Turikale bukan sebagai wilayah aturan berpemerintahan melainkan kesannya lebih seperti sebuah tempat khusus istimewa. I Mappibare Daeng Mangiri memperistrikan seorang puteri ningrat Gowa bernama I Duppi Daeng Malino dan sesudah mangkat kepemimpinannya digantikan oleh putranya bernama I Daeng Silassa. I Daeng Silassa memperistrikan sanak keluarganya dari Gowa/Tallo yang bernama Habiba Daeng Matasa, yang melahirkan sepasang putra-putri, adalah I Lamo Daeng Ngiri dan I Tate Daeng Masiang.

I Lamo Daeng Ngiri ini sekitar tahun 1796 kemudian membuka babakan baru di Turikale sesudah menghasilkan Turikale tak saja sebagai tempat pengembangan agama islam, melainkan juga sebagai sebuah tempat yang berotonomi dan berpemerintahan sendiri. Namun ini tentu betul-betul memungkinkan bagi I Lamo Daeng Ngiri, karena Turikale telah mempunyai imbas yang betul-betul luas. Turikale kemudian diproklamirkan sebagai sebuah Kerajaan berpemerintahan sendiri yang lepas dari kekuasaan aturan kerajaan mana pun juga.

Tempat ayahandanya mengundurkan diri pada tahun 1892, karenanya sebagai putra tertua yang telah lama aktif menolong ayahandanya mengontrol pemerintahan, Andi Palaguna Daeng Marowa lalu dilantik menjadi Regent (Karaeng) Turikale, meskipun pada awalnya yang dipersiapkan untuk menjadi Regent adalah adiknya Andi Page Daeng Paranreng, melainkan enggan karena rupanya lebih mendalami persoalan keagamaan dan meridhoi pengangkatan kakaknya menduduki tahta Turikale. Sebagaimana watak dan prilaku ayahandanya, beliau ini pun seorang yang betul-betul mendalami Tarekat Khalwatiah Samman sehingga penampilan, tutur kata, dan sikap laku beliau betul-betul model dan kharismatik. Beliau mendapatkan idzin dan padlilah sebagai seorang khalifah dalam tarekat tersebut dari ayahandanya atas ridho Syekh Besar di Leppakkomai dan mempunyai nama Islam Syekh Muhammad Salahuddin ibni Syekh Al-Haj Abdul Qadir Jaelani. Dikala beliau naik tahta, ikut menemaninya sebagai Sullewatang (Acting Regent) adalah Andi Patahuddin Daeng Parumpa, hal ini karena beliau faham betul bahwa Andi Patahauddin Daeng Parumpa juga memiliki hak atas tahta Turikale karena beliau adalah putra almarhum La Oemma Daeng Manrapi Karaeng Turikale III. Sesudah terhadap Andi Patahuddin Daeng Parumpa diserahkan kembali wilayah Simbang yang seluas 24 kampung untuk dipegangnya. Andi Palaguna Daeng Marowa memperistrikan pertama kali Andi Djamintang Daeng Jimene, putri Karaeng Ngemba Karaengta Meski-kera, dari istri ini lahir: Andi Abdul Hamid Daeng Manessa (Karaeng Turikale VI), Andi Marzuki Daeng Marewa, Andi Zainuddin Daeng Mangatta (Karaeng Imam Turikale), Andi Juhaefa Daeng Tasabbe (Istri Andi Abdul Rahman Daeng Mamangung, Controlleur Maros/Putra Andi Patahuddin Daeng Parumpa Karaeng Simbang/Sullewatang Turikale), dan Andi Radeng Ramlah Daeng Nipuji (istri Andi Djipang Daeng Mambani Karaeng Bonto). Sesudah diperistrikannya lagi St. Malang Daeng Sibollo yang melahirkan: Andi Baso Daeng Magassing, Andi Halimah Daeng Kenang, dan Andi Mapparessa Daeng Sitaba (Karaeng Turikale VII). Terakhir Andi Palaguna Daeng Marowa memperistrikan St. Sakone Daeng Sona dan melahirkan: Andi Aisyah Daeng Kebo, Andi Fatimah Daeng Galo, Andi Hatifa Daeng Denang, Andi Yahya Daeng Nyonri, dan Andi Sohrah Daeng Senga.

Pada tahun 1917, Andi Palaguna Daeng Marowa mulai kurang aktif mengontrol pemerintahan. Tugas pemerintahan lebih banyak dilaksanakan oleh putra sulungnya Andi Abdul Hamid Daeng Manessa. Beberapa beliau lebih banyak pada pelaksanaan Tarekat Khalwatiah Samman dan upaya membuka sawah dan ladang di tempat Mangento Tanralili dan sekitarnya yang selanjutnya dibagikan terhadap para pengikutnya. Oleh karena itu selanjutnya beliau disebut dengan gelar Karaeng Mangento. Pada dikala pemerintahan beliau yang menjadi Kadhi adalah Sayyid Abdul Wahid Daeng Mangngago ( ) dan Sayyid Abdul Hamid Daeng Pasampa ( ) meskipun yang menjabat Imam adalah Haji Andi Muhammad Saleh Daeng Manappa. Dalam masa pemerintahannya pula, beliau bersama dengan semua Karaeng dan Imam yang ada dalam Kelompok Maros setuju untuk mengangkat Haji Abdul Kadir Daeng Mangngawing Imam Marusu menjadi Kadhi Maros menyebabkan bermigrasinya pusat kedudukan Kadhi dari Labuan (Turikale) ke Kassikebo (Marusu). Beliau pula yang memerintahkan supaya Arajang/Kalompoang (Regelia) Turikale yang disebut “Rakkala Manurunge” dialihkan tempat persemayamannya ke Talamangape, karena beliau khawatir sikap kultur kebendaaan terhadap arajang/kalompoang dapat membikin masyarakat Turikale merusak akidahnya. Pada Tahun 1925 secara sah beliau mundur dari jabatannya dan digantikan putranya. Tanggal 15 Februari 1939, beliau berpulang kerahmatullah dan dimakamkan di belakang Lembaga Urwatul Wutzqa tepat di sisi kanan makam ayahandanya.

Andi Abdul Hamid Daeng Manessa mulai ikut mengontrol pemerintahan di Turikale sejak Tahun 1917 dikala ayahandanya pergi menetap ke Mangento membuka sawah dan ladang, melainkan pengangkatannya sebagai Karaeng Turikale secara sah adalah tahun 1924. Dalam masa pemerintahannyalah wujud pemerintahan Kerajaan lokal di Kelompok Maros termasuk Turikale berubah dari status sebagai Regentschaap menjadi Distrik Pemandangan Gemenschaap yang dikepalai oleh seorang Kepala Distrik dengan gelar Karaeng, dengan demikian para penguasa kerajaan lokal telah ditentukan sebagai Pegawai Negeri/Ambtenar oleh pemerintah kolonial Belanda dan dikasih gaji/tunjangan layak jabatannya. Beliau dikenal sebagai seorang Karaeng yang berwatak keras dan tegas, sikap pengorbanan yang ditunjukkannya adalah anti kolonialisme sehingga secara transparan tak ingin mendapatkan ajakan kerjasama pihak Belanda. Kesibukan secara aktif mendorong jalannya pengorbanan rakyat menyangkal kekuasaan Belanda. Kawasan jarang beliau sendiri yang memimpin rapat-rapat dengan pimpinan pengorbanan rakyat bagus bertempat di rumahnya ataupun di kantornya. Andi Abdul Hamid Daeng Manessa cuma sekali beristri, adalah dengan Andi Nyameng Daeng Manurung dan dari perkawinannya ini dianugerahi keturunan sebagai berikut: Andi Hadia Daeng Niasi (istri dari Andi Tambi Karaeng Bungoro), Andi Nurdin Sanrima (Brigadir Jenderal Polisi), Andi Djohar Daeng Sompa, Andi Sima Daeng Jime, dan Andi Djamil Daeng Pabundu. Dalam masa pemerintahannya kedudukan Kadhi tak lagi di Labuan Turikale, melainkan di Kassikebo Marusu dan yang menjabatnya adalah Haji Abdul Kadir Daeng Mangngawing. Beberapa yang menjabat sebagai Imam Turikale dalam masa ini adalah Haji Andi Page Daeng Parenreng (Petta Hajji) yang menjabat pada tahun kemudian dilanjutkan oleh Haji Andi Abdul Latief Daeng Matekko ( ) dan Haji Andi Zainuddin Daeng Mangatta ( ). Tempat kesehatan beliau telah mulai uzur sehingga tak memungkinkan lagi untuk mengontrol pemerintahan, lalu mengundurkan diri dan digantikan oleh adiknya dari lain ibu Haji Andi Mapparessa Daeng Sitaba.

Daftar Raja di Kerajaan Turikale
Raja-raja yang menyuruh Kerajaan Turikale sebagai berikut:

  1. I Lamo Daeng Ngiri ( , Karaeng Turikale Ke-I)
  2. Muhammad Yunus Daeng Mumang ( , Karaeng Turikale Ke-II)
  3. La Oemma Daeng Manrapi ( , Karaeng Turikale Ke-III)
  4. I Sanrima Daeng Parukka ( , Karaeng Turikale Ke-IV)
  5. I Palaguna Daeng Marowa ( , Karaeng Turikale Ke-V)
  6. Andi Abdul Hamid Daeng Manessa ( , Karaeng Turikale Ke-VI)
  7. H. Andi Mapparessa Daeng Sitaba ( , Karaeng Turikale Ke-VII)
  8. Brigjen Pol. (Purn.) Dr. H. Andi Achmad Aflus Mapparessa, M.M., M.Selain (Karaeng Turikale Ke-VIII, 5 September sekarang)

Hubungan pandangan dewan adat Kerajaan Turikale menceritakan bahwa Andi Kamaruddin Sjahban Daeng Mambani (Karaeng Turikale VIII, ) dan Hj. Andi Alice Tenriawaru Karaeng Rannu (Karaeng Turikale IX, April sekarang) berdasarkan mazhab (garis keturunan)
Tempat hampir 73 tahun tak ada penobatan Karaeng Turikale ke-8, Hasilnya Pemandangan Kekaraengan Turikale Maros menggelar penobatan Karaeng Turikale yang baru pada tahun 2019. Penobatan ini dihadiri seketika PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selain itu ikut hadir 70 raja dan sultan se Nusantara, Sultan Sepuh Cirebon, Sultan Sumbawa, Raja Tapanuli Selatan, Sultan Sekala Berak Lampung, Sultan Kutai Kartanagara. Juga hadir 8 bagsawan luar negeri yang menyaksikan prosesi penobatan ini, di antaranya dari Amerika Serikat, Malaysia dan Meksiko.

Kelompok-wilayah yang adalah tempat aturan Kerajaan Turikale meliputi 43 kampung sebagai berikut:

Pada awalnya, di tempat Maros cuma terdapat sebuah kerajaan yang cukup besar bernama Kerajaan Marusu dengan batas-batas meliputi: komponen selatan berbatasan dengan Kerajaan Gowa/Tallo, komponen utara berbatasan dengan Binanga Sangkara (batas Kerajaan Siang), komponen timur berbatasan dengan tempat pegunungan (Lebbo Tengngae) dan pada komponen baratnya berbatasan dengan Tallang Battanga (Selat Makassar). Kerajaan Marusu pada waktu itu, hidup berdampingan dengan damai dengan kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Gowa, Bone, Luwu dan lain-lain. Tempat tersebut berlangsung terus-menerus sampai masuknya intervensi Kompeni Belanda. seiring kekalahan Kerajaan Gowa/Tallo di bawah pemerintahan I Mallombassi Dg Mattawang Karaeng Bonto Mangngape atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin oleh Kompeni Belanda di bawah pimpinan Admiral Speelman. Dimana, atas kekalahannya tersebut Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani suatu perjanjian penenteraman pada tanggal 18 november 1667 yang dinamakan “Cappaya ri Bungaya” atau “Perjanjian Bungaya”. Sejak terdiri atas beberapa pasal, dan salah satunya mengatakan “bahwa negeri negeri yang telah ditaklukkan oleh kompeni dan sekutunya, patut menjadi tanah milik kompeni sebagai hak penaklukkan”. Oleh karena itu, Kerajaan Marusu yang adalah sekutu dari Gowa yang berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Bone di bawah pimpinan Arung Bakke, Arung Appanang, dan Arung Undang-undang atas nama Arung Palakka yang adalah sekutu dari kompeni, lambat laun mulai dikendalikan oleh Kompeni Belanda. Puncaknya terjadi pada awal tahun 1700, tepatnya pada masa pemerintahan Kare Yunusu sultan Muhammad Yunus (Karaeng Marusu VII). Dimana pada masa pemerintahan beliau, Marusu tak lagi menjadi suatu kerajaan yang besar, karena oleh Kompeni Belanda, Marusu menjadi tempat jajahan dalam wujud regentschap dimana Raja Marusu hanyalah adalah raja tanpa mahkota (onttrondevorsteen). Artinya meskipun raja-raja Marusu memiliki hak mengontrol pemerintahannya sendiri dan diangkat layak garis keturunan dan secara adat Marusu, melainkan pengangkatan raja-raja itu patut mendapatkan persetujuan dari pihak Kompeni Belanda. Selain itu, Kerajaan Marusu yang tadinya cukup luas sekarang menjadi kerajaan kecil dengan tersisa 36 kampung yang mnejadi kekuasaannya. Dan pada bekas-bekas zonanya itu berdiri beberapa kerajaan kecil, seperti: Kerajaan Bontoa, Tanralili, Turikale, Simbang, Raya, dan Lau. Pengaruh situasi yang demikian Kare Yunusu lalu menyerahkan tahta terhadap La Mamma Dg Marewa Diwettae Mattinroe Ri Samanggi yang adalah keturunan dari I Maemuna Dala Marusu, adik kandung dari Karaengta Barasa Sultan Muhammad Ali (Raja Marusu VI) ayahanda beliau yang diperisterikan oleh La Patau Matanna Tikka Sultan Alimuddin Idris Raja Bone Mattinroe Ri Nagauleng. Di masa pemerintahan La mamma Dg Marewa ini, beliau berusaha mengajak raja-raja tetangga yang baru berdiri itu, untuk membentuk suatu wadah persatuan guna bersama sama saling bahu-membahu dalam semua hal, terutama dalam rangka mengantisipasi semua tipe gangguan/intervensi dari pihak-pihak lain, terutama dari pihak Kompeni Belanda. Pada awalnya, ajakan dari La Mamma Dg Marewa ini, ditolak oleh raja-raja tetangga, karena menganggap itu adalah nalar-akalan La Mamma saja untuk merajai kembali wilayah Marus yang telah terpecah-pecah itu. Namun, berkat diplomasi yang bagus. Sentra terbentuklah suatu wadah persatuan yang bernama “TODDO LIMAYYA RI MARUSU” (Persatuan Pemandangan Lima Kerajaan), terdiri atas Marusu, Simbang, Bontoa, Tanralili, Turikale, dan Raya.

Maros mempunyai posisi strategis diantara dua kerajaan besar, adalah Bone dan Gowa. Posisi ini kerap kali dimanfaatkan oleh dua kerajaan besar ini beserta kolonial Belanda untuk merajai Maros. Namun ini menghasilkan upaya perlawanan secara terus-menerus oleh penguasa-penguasa lokal di Maros.

Tercatat pada tanggal 21 Mei 1777, La Pottokati Arung Baringeng, Ponggawa Bone, memimpin laskarnya membebaskan Maros dari belenggu kekuasaan Gowa yang pada waktu itu di bawah pemerintahan I Sangkilang Batara Gowa. Bertolak dari pembebasan tersebut karenanya para 5 Penguasa lokal, adalah Karaeng Marusu, Karaeng Simbang, Karaeng Tanralili, Karaeng Bontoa, dan Sullewatang Raya dengan seketika membentuk forum komunikasi “TODDO LIMAYYA RI MARUSU”.

Penyusunan 21 Mei 1777 ini tertulis dalam Lontara Marusu :

“……. niyami assulu Bone ambunduki Gowa ri wattunna niyari Marusu I Sangkilang Batara Gowa, nasisambe-sambe Gowa na Bone na Balandayya angngatai Marusu siyagang parasangang niyaka ri ampina Marusu, iyami Simbang, Bontoa, Raya siyagang Tanralili. Kammanamo anjo nappakarammula ero’ sikontu Karaenga naeromo ampareki pabulosibatangang nanikanamo Toddo Limaya Ri Marusu, kalimai KaraEng tena pasisalakangna ……….” Berdirinya TODDO LIMAYA RI MARUSU sebagai forum pemersatu kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan yang berada di sebelah timur Maros dengan membentuk federasi “LEBBO TENGNGAE” yang adalah gabungan dari kerajaan-kerajaan “PITU BILA-BILA” (Cenrana, Camba, Mallawa, Labuaja, Gattareng Matinggi, Wanua Waru, dan Balocci) dan kerajaan-kerajaan wilayah selatan Maros dengan federasi “GALLARANG APPAKA” (Bira, Sudiang, Moncongloe, dan Biringkanaya). Komunikasi ketiga forum pemersatu yang terjalin dengan motivasi kekeluargaan disertai rasa senasib dan sepenanggungan tersebut melahirkan permufakatan bersama dalam wujud “TENRE’ TELLUE RI MARUSU”.

Tempat Rakyat Maros terhadap kolonial Belanda pun tetap berlangsung. Dan pada tanggal 4 Februari 1855, La Mappalewa Daeng Mattayang (Regent Van Marusu) diberhentikan dari jabatannya dengan tuduhan menerapkan dana pemerintahan untuk kepentingan pengorbanan melawan Belanda.

Pada tahun 1864 di wilayah Lebbo Tengngae, La Mappintjara (Regent Van Camba) melaksanakan pemboikotan terhadap kontrol kolonial Belanda di Camba karena dipaksa menyiapkan warganya untuk diciptakan pengawal pribadi bagi tiap pegawai berkebangsaan Belanda. Selanjutnya heroik beliau rupanya diikuti oleh hampir semua regent yang ada di Maros.

De Regent van Maros, Mappalewa Daeng Mattayang (Karaeng Marusu ke-13) dipandu masing-masing oleh dua orang joa (pengawal) dan pelayan pada masa Hindia Belanda tahun 1870. Pada Tahun 1859, tempat-tempat di wilayah Maros dimodifikasi lagi oleh kolonial Belanda dengan membentuk Regentschappen (Keresidenan) dengan komposisi:

  1. Regentschap Turikale, terdiri 43 Kampoeng
  2. Regentschap Tanralili, terdiri 40 Kampoeng
  3. Regentschap Marusu, terdiri 35 Kampoeng
  4. Regentschap Lau (gabungan Raya, Lau, dan Tangkuru), terdiri 34 Kampoeng
  5. Regentschap Simbang, terdiri 24 Kampoeng
  6. Reetschap Bontoa, terdiri 16 Kampoeng

Kepala Pemerintahan pada masing-masing Regentschappen tersebut di atas adalah Regent (setingkat bupati) yang bergelar Karaeng yang dipilih dari ningrat setempat yang memenuhi syarat oleh masing-masing Kepala Kampoeng dengan persetujuan Gouvernement Belanda di Makassar. Pada Tahun 1917, wujud pemerintahan tersebut diubah lagi menjadi Distrik Pemandangan Gementschap berdasarkan earste Gouvernements Secretari No. 1863/I, tanggal 4 Agustus 1917, dan Kepala Pemerintahannya adalah Kepala Distrik yang bergelar Karaeng, Arung/Puwatta, dan Gallarang.

Di Sulawesi Selatan, muncul gerakan perlawanan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Gerakan itu kemudian menyebar ke bermacam-macam tempat-tempat seperti Gowa, Maros, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Bulukumba, Jeneponto, serta tempat-tempat lainnya. Maros sebagai komponen dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ikut ambil komponen dari upaya mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan Soekarno-Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Maros dengan daratannya berstatus Onderafdeeling dengan nama Onderafdeeling Maros di bawah taktis Afdeeling Makassar dengan 6 adat gemenschap/reetschap adalah: Turikale, Tanralili, Marusu, Lau, Simbang dan Bontoa. Onder afdeeling Maros waktu itu berada dibawah pengawasan seorang Gezaghebber setingkat Controleur yang berkedudukan di Maros, sedang adat–adat gemenschap/reetschap dipercayakan terhadap karaeng-karaeng. Di masa pemerintahan Jepang ( ), metode pemerintahan di Maros tak berubah, yang berubah hanyalah bahasa. Pemandangan gemeenschap dinamai “Gun”, dikepalai “Guntjo”, dikoordinasi oleh “Guntjo Sodai” dari Indonesia di bawah taktis Bunken Kanrikan dari Jepang.

Dengan Staatsblad 1946/17, Tempat-tempat bekas Rechtstreeks Bestuursgebied termasuk Onderafdeeling Maros dibentuklah swapraja baru (neo zelfsbestuur), terdiri dari gabungan adat gemenschap. UU No. 22 Tahun 1948 yang telah ditentukan Pemerintah Awam RI tetap bertahan meskipun Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan SK Mendagri No. Des. 1/14/4/1951, Gubernur diperintahkan mempersiapkan tempat otonom baru setingkat Tempat Swatantra Tingkat II, disusul PP No. 34/1952, jo. PP No. 2/1952, dibentuklah DAERAH MAKASSAR yang berkedudukan di Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkajene dan Kepulauan sebagai Tempat Otonom Tingkat II.

Pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia berdasarkan Tempat Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 junto Tempat Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953 seputar pembentukan Afdeling Makassar didalamnya terdapat Maros sebagai Onderafdeling dengan 16 Distrik adalah, Turikale, Marusu, Simbang, Bontoa, Lau, Tanralili, Sudiang, Moncongloe, Bira, Biringkanayya, Mallawa, Camba, Cenrana, Laiya, Wanua Waru, dan Gattarang Matinggi.

Tiap perkembangan kehidupan bernegara, lahir pula UU Darurat No. 2 Tahun 1957, dimana DAERAH MAKASSAR dipecah menjadi Tempat: Gowa, Makassar, Jeneponto dan Takalar. Kabupaten Makassar membawahi wilayah–wilayah: (1) Onderafdeeling Pulau-pulau; (2) Onderafdeeling Maros; dan (3) Onderafdeeling Pangkajene. Usaha simplikasi pembentukan tempat–tempat dilanjutkan Pemerintah Awam RI dengan UU No. 29 Tahun 1959, dimana Maros menjadi tempat otonom tingkat II, sehingga menjadi Kabupaten Dati II Maros yang membawahi 4 kecamatan, adalah: Maros Tempat, Mandai, Bantimurung, dan Camba dengan Bupati pertama, Nurdin Johan.

Tempat Andi Abdul Hamid Daeng Manessa mengundurkan diri, karenanya diangkatlah Andi Mapparessa Daeng Sitaba sebagai karaeng (Kepala Distrik) Turikale yang baru, yang sebelumnya adalah seorang perwira polisi. Andi Mapparessa Daeng Sitaba adalah seorang yang berpenampilan menarik. Tempat dan penampilannya yang simpatik menyebabkan beliau senantiasa dipercayakan oleh rekan-rekannya para karaeng untuk tampil di komponen terdepan. Beliau adalah Ketua Panitia Persiapan Penyusunan Kabupaten Maros dan bersama Haji Andi Sirajuddin Daeng Maggading Karaeng Simbang menjadi utusan sah rakyat Maros menghadap Andi Pangerang Petta Rani Gubernur Sulawesi dikala itu untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Maros terpisah dari Tempat Swatantra Makassar.

Pada Tahun 1953 Ir. Soekarno berkunjung ke Maros dan disambut Karaeng Turikale VII H. A. Mapparessa Dg Sitaba, para Karaeng Toddo Limayya, para Arung/Puwatta Lebbo Tengngae, Gallarang Appaka serta para pengurus parpol dan tokoh masyarakat di Alun-alun Maros. Pada medio tahun 1959, H. A. Mapparessa Dg. Sitaba berhenti dari jabatannya sebagai Karaeng Turikale. Beliau memperistrikan pertama kali Andi Djohra Daeng Nganne yang bergelar Karaeng Baineya yang melahirkan putri tunggal, adalah Andi Nuraeni Daeng Baji (istri Kolonel Polisi A. Djabbar Dg Matutu). Sesudah beliau memperistrikan lagi St. Djohani Daeng Ngugi dan melahirkan keturunan: Andi Syahril Sanrima, Andi Budialan Daeng Tene, Andi Ahmad Latief, Drs (Letnan Kolonel Polisi), dan Andi Ratna.

Pada tanggal 25 juli 1956, DPRDS swatantra Makassar mempertimbangkan menggabungkan tiga kewedanaan, adalah Maros, Pangkajene dan Pulau-pulau dengan agenda ibu kotanya Pangkajene. Tanggal 26 agustus 1956, Rakyat Maros lewat federasi Toddo Limayya, Lebbo Tengngae, Gallarang Appaka, Parpol dan beberapa Organisasi Massa mengadakan konferensi yang melahirkan satu mosi yang mengusulkan Maros sebagai ibu kota Kabupaten. Harian Marhaen terbitan pada tahun 1957 menuliskan bahwa mosi hasil konferensi 26 agustus tersebut dibawa oleh Utusan Maros yang diwakili H. A. Mapparessa Dg. Sitaba (Karaeng Turikale) dan H. A. Siradjuddin Dg Maggading (Karaeng Simbang) menghadap Gubernur Militer Andi Pangerang Pettarani di Makassar. Pada dikala pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam, Gubernur dipandu oleh residen Abd. Razak Dg Patunru dan Kabag. Otonomi/Desentralisasi. Resolusi yang diperhadapkan tersebut bertujuan bilamana tuntutan Maros sebagai ibu kota kabupaten tak terpenuhi, karenanya badan yang telah dibentuk akan memperjuangkan Maros sebagai kabupaten tersendiri.

Badan yang dibentuk tersebut dinamakan Panitia Persiapan Kabupaten Maros. Susunan Panitia Persiapan Kabupaten Maros sebagai berikut:

  • Ketua Kawasan: H. A. Mapparessa Dg Sitaba (Karaeng Turikale)
  • Ketua I: A.A bd. Raman Dg Mamangung (mantan KPN Maros)
  • Ketua II: Intje Mannambai Ibrahim (KPN Maros)
  • Penulis I: Djaya Amir Dg Ngalle (elemen Parpol)
  • Penulis II: Abd. Bakir Dg Nai (Pegawai Kantor KPN Maros)
  • Persahabatan: A. Abd. Rahim Dg Manippi (Pengusaha Tembakau Maros)

Adapun Kawasan Kawasan sebagai berikut:

  • Mangngassengi Dg.Manaba (Penilik SD)
  • Mustafa Kamal (elemen Persatuan Guru)
  • A. Mardjan Dg Malewa (Karaeng Cenrana)
  • Abd. Rivai Dg Marala (Gallarang Sudiang)
  • H. Muhaedi (elemen Petani/Nelayan)
  • Abd. Salam Tamma (cendikiawan)

Tindak lanjut pertemuan tersebut adalah kunjungan Gubernur Sulawesi ke Maros dan Pangkajene pada tanggal 19 januari 1957 dan secara prinsip tetap pada keputusannya, adalah ibu kota kabupaten adalah Pangkajene. Pasca kunjungan gubernur, Panitia Persiapan Kabupaten Maros tetap memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Maros sebagai Kabupaten tersendiri sampai dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 seputar Penyusunan Kabupaten Tempat Tingkat II Se-Sulawesi. Pada tanggal 4 juli 1959, secara administratif Kabupaten Maros sah dibentuk sebagai Tempat Swantantra tingkat II, ibu kota berkedudukan di Kota Maros, dan kuota jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Tempat adalah 15 orang member lewat dasar aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Bab I Pasal 1, 2 & 3. Dengan demikian, status Maros tak lagi sebagai Onderafdeling Makassar. Pada tanggal 1 februari 1960, Nurdin Johan dilantik sebagai BKDH Tingkat II Maros yang pertama. Sebelumnya, Kabupaten Maros sebagai Onderafdeling yang tergabung dalam tempat swatantra Afdeling Makassar bersama-sama dengan Onderafdeling Pulau-pulau sekitar Makassar, Onderafdeling Sungguminasa, Onderafdeling Takalar, Onderafdeling Pangkajene, dan Onderafdeling Turatea. Onderafdeling Maros, membawahi beberapa distrik adat gemeenschap adalah: Distrik Simbang, Distrik Bontoa, Distrik Tanralili, Distrik Raya, Distrik Turikale, Distrik Marusu. Tanda Distrik disuruh oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng.

Tempat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, karenanya struktur pemerintahan yang ada kemudian mengalami perubahan. Distrik adat gemeenschap yang sebelumnya diformulasikan ke dalam wujud distrik patut pula menyesuaikan Sejak tanggal 19 Desember 1961 Kabupaten Maros tak lagi terdiri dari distrik melainkan terbagi ke dalam 4 (empat) Kecamatan. Pada tanggal 1 Juni 1963, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 mulai dilegalkan. Distrik/Tempat Pemandangan/Kerajaan Lokal kemudian menghilang dari permukaan sejarah dengan dibentuknya kecamatan-kecamatan. 4 (empat) kecamatan yang terwujud pada waktu itu sebagai berikut:

  1. Distrik Turikale, Marusu, Lau, dan Bontoa dilebur menjadi Kecamatan Maros Tempat.
  2. Distrik Simbang dan beberapa wilayah dari distrik tetangganya dilebur menjadi Kecamatan Bantimurung.
  3. Distrik-distrik dari federasi “Lebbo Tengngae” dilebur menjadi Kecamatan Camba.
  4. Distrik Tanralili dan beberapa wilayah dari federasi Gallarang Appaka dilebur menjadi Kecamatan Mandai.

Sesudah pada tahun 1986 mulai dilaksanakan perencanaan pemekaran kecamatan dari empat menjadi tujuh kecamatan. Pada tahun 1989, terjadi pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 Kecamatan Perwakilan, adalah:

Pada 23 Mei 1992 secara sah dibentuk dan diundangkan pembentukan 3 kecamatan defenitif baru dari sebelumnya berstatus sebagai kecamatan perwakilan, adalah Kecamatan Tanralili, Kecamatan Mallawa, dan Kecamatan Maros Utara. Alasan pembentukan tersebut karena semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume aktivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Maros dalam wilayah Propinsi Tempat Tingkat I Sulawesi Selatan, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dilihat perlu membentuk kecamatan baru di wilayah tesebut. Penyusunan kecamatan defenitif dalam wilayah Kabupaten Maros juga berhaluan terhadap ketetapan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 seputar Pokok-pokok Pemerintahan Di Tempat, pembentukan kecamatan patut ditentukan dengan Tempat Pemerintah. Kelompok Kecamatan Mallawa adalah hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Camba, adalah Desa Batu Putih, Desa Bentenge, Desa Padaelo, Desa Tellumpanuae, Desa Wanua Waru, dan Desa Samaenre. Kelompok Kecamatan Maros Utara adalah hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Maros Tempat, adalah Desa Pajukukang, Desa Tunikamaseang, Desa Tupabbiring, Desa Botolempangan, Desa Salenrang, dan Desa Marannu. Kelompok Kecamatan Tanralili adalah hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Mandai, adalah Desa Allaere, Desa Kurusumange, Desa Toddopulia, Desa Lekopancing, Desa Benteng Gajah, dan Desa Tompobulu. Penyusunan 3 kecamatan defenitif ini didasarkan pada dasar aturan Tempat Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1992 Pasal 5, 6, dan 7.[2]

Kemudian pada hari kamis, tanggal 22 agustus 1996, DPD II KNPI Kabupaten Maros mengadakan “Seminar Pemekaran dan Perubahan Nama Kecamatan” dengan berlandaskan latar belakang kesejarahan sekalian sebagai pemantapan “jati diri Maros” lewat kilas balik sejarah. Upaya DPD II KNPI Maros pada waktu itu mendapatkan apresiasi dan sambutan hangat dari para budayawan dan pemerhati sejarah. Nama yang sarat dengan bobot historis memang punya arti tersendiri, terutama bagi orang-orang yang menghormati jati dirinya.

Bertolak dari hasil seminar tersebut, karenanya Bupati KDH Tingkat II Maros, Nasrun Amrullah (cucu seketika dari H. Andi Page Manyanderi Petta Ranreng, Petta Imam Turikale III), lewat Surat Bupati KDH Tingkat II Maros, No.146.1/276/Pem. Tgl. 19 September 1996, minta Persetujuan DPRD Tingkat II Maros untuk Penyusunan/Pemekaran Kecamatan. DPRD Tingkat II Maros kemudian membentuk panitia khusus yang kemudian membahas dan mempertimbangkan pembentukan/pemekaran kecamatan yang telah ada serta dikasih nama layak dengan nama distrik yang pernah ada.

Pada 30 Desember 2000 secara sah dibentuk dan diundangkan pembentukan 5 kecamatan defenitif baru dari sebelumnya berstatus sebagai kecamatan asisten, adalah Kecamatan Cenrana, Kecamatan Marusu, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Turikale. Alasan pembentukan tersebut karena semakin meningkatnya volume aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan pada kecamatan asisten Kabupaten Maros. Kawasan dengan perubahan status dari kecamatan asisten menjadi kecamatan defenitif dapat memperlancar pelaksanaan tugas/aktivitas dimaksud serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Penyusunan kecamatan defenitif dalam wilayah Kabupaten Maros juga berhaluan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tanggal 26 Januari 2000 seputar Kawasan Penyusunan Kecamatan. Kelompok Kecamatan Cenrana adalah hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Camba, adalah Desa Laiya, Desa Labuaja, Desa Lebbotengngae, Desa Cenrana Tempat, Desa Limapoccoe, Desa Baji Pamai, dan Desa Rompegading. Kelompok Kecamatan Marusu adalah hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Maros Tempat, adalah Desa Abulosibatang, Desa Bonto Matene, Desa Marumpa, Desa Nisombalia, Desa Pabentengang, Desa Tellumpoccoe, dan Desa Temmapadduae. Kelompok Kecamatan Simbang adalah hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Bantimurung, adalah Desa Bonto Tallasa, Desa Jenetaesa, Desa Samangki, Desa Sambueja, Desa Simbang, dan Desa Tanete. Kelompok Kecamatan Tompobulu adalah hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Tanralili, adalah Desa Benteng Gajah, Desa Bonto Manai, Desa Bonto Manurung, Desa Bonto Somba, Desa Pucak, Desa Toddolimae, dan Desa Tompobulu. Kelompok Kecamatan Turikale adalah hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Maros Tempat, adalah Kelurahan Adatongeng, Kelurahan Alliritengae, Kelurahan Boribellaya, Kelurahan Pettuadae, Kelurahan Raya, Kelurahan Taroada, dan Kelurahan Turikale. Penyusunan 5 kecamatan defenitif ini didasarkan pada dasar aturan Tempat Tempat Kabupaten Maros No. 30 Tahun 2000.[3]

Pada tanggal 3 Agustus 2001 dilaksanakan pembentukan Kecamatan Moncongloe dan Kecamatan Lau serta perubahan nama Kecamatan Maros Utara menjadi Kecamatan Bontoa lewat Tempat Tempat Kabupaten Maros No. 17 Tahun 2001. Pada Perda ini, wilayah Kecamatan Lau diambil dari beberapa wilayah Kecamatan Maros Tempat (Kelurahan Allepolea, Kelurahan Soreang, Kelurahan Maccini Baji, dan Kelurahan Mattiro Deceng) dan beberapa wilayah Kecamatan Maros Utara (Desa Marannu dan Desa Bonto Marannu). Kelompok Kecamatan Lau ini dipakai pada bab II pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Untuk wilayah Kecamatan Moncongloe diambil dari beberapa wilayah Kecamatan Mandai (Desa Moncongloe, Desa Moncongloe Lappara, Desa Moncongloe Bulu, Desa Bonto Bunga, dan Desa Bonto Marannu). Kelompok Kecamatan Lau ini dipakai pada bab II pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Untuk perubahan nama Kecamatan Maros Utara menjadi Kecamatan Bontoa ini dipakai pada bab III pasal 4 ayat 1. Kelompok Kecamatan Bontoa berkurang sesudah Desa Marannu dan Bonto Marannu masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Lau. Tempat wilayah Kecamatan Bontoa meliputi Kelurahan Bontoa, Desa Bonto Bahari, Desa Ampekale, Desa Tunikamaseang, Desa Tupabbiring, Desa Minasa Upa, Desa Salenrang, Desa Pajukukang, dan Desa Bontolempangan. Kelompok Kecamatan Bontoa ini dipakai pada bab III pasal 4 ayat 2. Kelompok Kecamatan Maros Tempat berkurang sesudah Kelurahan Allepolea, Kelurahan Soreang, Kelurahan Maccini Baji, dan Kelurahan Mattiro Deceng masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Lau. Tempat wilayah Kecamatan Maros Tempat meliputi Kelurahan Pallantikang, Kelurahan Karena Bodoa, Kelurahan Baji Pamai, Desa Mattirotasi, Desa Majannang, Desa Borikamase, dan Desa Borimasunggu. Kelompok Kecamatan Maros Tempat ini dipakai pada bab IV pasal 6 ayat 2. Kelompok Kecamatan Mandai berkurang sesudah Desa Moncongloe, Desa Moncongloe Lappara, Desa Moncongloe Bulu, Desa Bonto Bunga, dan Desa Bonto Marannu masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Moncongloe. Tempat wilayah Kecamatan Mandai meliputi Kelurahan Bontoa, Kelurahan Hasanuddin, Desa Tenrigangkae, Desa Bonto Matene, Desa Baji Mangai, dan Desa Pattontongan. Kelompok Kecamatan Mandai ini dipakai pada bab IV pasal 7 ayat 2.

Tempat ini terdapat 14 Kecamatan yang telah terwujud di Kabupaten Maros, dimana beberapa diantaranya telah kembali dikasih nama layak dengan tapak sejarahnya.

  1. Kecamatan Bantimurung
  2. Kecamatan Bontoa
  3. Kecamatan Camba
  4. Kecamatan Cenrana
  5. Kecamatan Lau
  6. Kecamatan Mallawa
  7. Kecamatan Mandai
  8. Kecamatan Maros Tempat
  9. Kecamatan Marusu
  10. Kecamatan Moncongloe
  11. Kecamatan Simbang
  12. Kecamatan Tanralili
  13. Kecamatan Tompobulu
  14. Kecamatan Turikale

Sebagaimana catatan autentik yang ada memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 adalah dasar aturan pembentukan tempat-tempat tingkat II di Sulawesi. Salah satu tempat tingkat II tersebut adalah Kabupaten dati II Maros yang sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 termasuk dalam komponen tempat Makassar yang disebut Onderafdeling Maros sebagaimana dimaksud dalam bijblad Nomor Jls surat Keadaan Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur tanggal, 19 Januari 1950 Nomor UPU 1/1/45 JO Tanggal, 20 Maret 1950 Nomor UPU 1/6/23.

Salah satu kebanggaan bagi tiap tempat bila mengenal sejarah dan kelahirannya yang memberikan sesuatu makna dan poin historis dan yuridis yang patut senantiasa tetap dijaga dan dipertahankan eksistensinya sebagai sumber motivasi moral bagi masyarakatnya. Bertitik tolak dari motivasi tersebut dan berdasarkan atas kelahiran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, karenanya pemuda-pemuda Maros yang terhimpun dalam wadah organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia kabupaten Maros terdorong untuk mencoba mencari dan menghimpun usul-usul pendapat dari, tokoh masyarakat, budayawan dan teknokrat dalam suatu Seminar Kelahiran Maros yang berlangsung dari tanggal 16 januari 2001.

Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan perubahan mengenai hari jadi Kabupaten Maros. Dengan landasan aturan berupa Perda No. 11 tahun 2001 yang mempertimbangkan Hari Jadi Maros jatuh pada tanggal 4 januari 1471. Perda ini berisi seputar Penetapan Hari Jadi Maros dengan rincian terdiri atas 3 (tiga) bab, 6 (enam) pasal, dan 7 (tujuh) ayat. Perda ini berlaku pada tanggal 3 agustus 2001 sampai 31 agustus 2006 di Kabupaten Maros. Adapun pertimbangan terbentuknya perda ini adalah (a) bahwa dalam rangka melestarikan dan mengenang kembali dinamika perjalanan sejarah masa lalu Maros, karenanya dilihat perlu untuk mempertimbangkan hari jadi Maros yang didasari makna refleksi kesejahteraan; (b) bahwa hari jadi Maros adalah adalah Hasil Seminar pada tanggal 16 Januari 2001 oleh para Tokoh Masyarakat dan Budayawan Kabupaten Maros, dengan menggabungkan momentum bersejarah ke dalam 3 (tiga) substansi pokok, adalah substansi kesejahteraan, substansi heroisme, dan Patriotisme serta substansi religius, yang menggambarkan tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Maros; (c) bahwa Perda Nomor 2 Tahun 1993 Familiar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Maros Lembaran Tempat Nomor 5 Tahun 1993 Seri D Nomor 3 kurang memandang Aspek kesejahteraan Maros masa lalu sehingga perlu ditinjau kembali; dan (d) bahwa untuk memenuhi maksud poin (a), (b), dan (c), perlu ditentukan dengan Tempat Tempat. Makna tanggal 4 januari 1471 sebagai hari jadi Maros adalah adalah penggabungan momentum bersejarah yang mengandung 3 substansi pokok, adalah: a. penetapan tanggal 4 adalah adalah substansi religius, dimana pada tanggal 4 oktober 1834 secara sah pelaksanaan Tradisi Jumat di semua Maros dan berpusat di Lembaga Lompoe Urwatul Wutsqa Turikale, yang adalah Kuliner Jumat pertama yang diputuskan oleh Instansi Syarat (institusi keKadhian) terwujud; b. penetapan bulan 1 (januari) adalah adalah substansi heroisme dan patriotisme kepahlawanan pemuda pejuang Maros dalam mempertahankan kemerdekaan, dengan keberaniannya merobek warna biru bendera kolonial Belanda dan menaikkan kembali warna merah putihnya; dan c. penetapan tahun 1471 adalah substansi kesejahteraan pada periode lontara, yang menggambarkan bangkitnya keberadaan Kerajaan Marusu oleh Karaeng Loe ri Pakere dalam menghasilkan cita-cita masyarakatnya hidup dalam suasana aman, sejahtera, lahir, dan batin menjadi Butta Salewangang yang sekalian dalam memposisikan dirinya sebagai kerajaan yang berdaulat dan disegani.

Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan perubahan mengenai hari lahir Kabupaten Maros. Dengan landasan aturan berupa Perda No. 12 tahun 2006 yang mempertimbangkan Hari Jadi Maros jatuh pada tanggal 17 oktober 1471. Perda ini berisi seputar Perubahan Atas Tempat Dalam Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2001 Familiar Penetapan Hari Jadi Maros dengan rincian terdiri atas 2 (dua) pasal dan 4 (empat) ayat. Perda ini berlaku pada tanggal 1 september 2006 sampai 10 april 2012 di Kabupaten Maros. Adapun pertimbangan terbentuknya perda ini adalah (a) bahwa dalam rangka melestarikan dan mengenang kembali dinamika perjalanan sejarah masa lalu Maros, karenanya dilihat perlu untuk mempertimbangkan hari jadi Maros yang didasari makna refleksi kesejahteraan, patriotisme, dan agama; (b) bahwa untuk memperkarya syarat dan makna hari jadi Maros yang telah ditentukan tanggal 4 januari 1941, karenanya dilihat perlu mereposisi tanpa mengenyampingkan momentum religius, heroisme, dan historis yang telah disepakati; (c) bahwa Peraturabn Tempat Nomor 11 Tahun 2001 Familiar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Maros Lembaran Tempat Tahun 2001 Nomor 55 dilihat perlu ditinjau kembali; dan (d) bahwa untuk memenuhi maksud poin (a), (b), dan (c), perlu ditentukan dengan Tempat Tempat. Makna tanggal 17 oktober 1471 sebagai hari jadi Maros adalah adalah penggabungan momentum bersejarah yang mengandung 3 substansi pokok, adalah: a. penetapan tanggal 17 adalah adalah substansi religius, heroisme, dan patriotisme kepahlawanan dimana pada tanggal , pemuda pejuang Maros mempertahankan kemerdekaan di bawah Komando Fathul Muin Dg Magading dan menyerbu rumah Controlleur kolonial Belanda lalu menurunkan bendera kolonial Belanda (Merah, Putih, Biru) dan gagah berani merobek warna birunya lalu mempertontonkannya di depan kantor Karaeng Turikale di Reda Beru; b. penetapan bulan 10 (oktober) adalah adalah substansi dan patriotisme kepahlawanan pejuang Maros dalam mempertahankan kemerdekaannya dengan keberaniannya merobek warna biru bendera kolonial Belanda dan menaikkan kembali warna merah putihnya; dan c. penetapan tahun 1471 adalah substansi kesejahteraan pada periode lontara. Sejak menggambarkan bangkitnya keberadaan Kerajaan Marusu oleh Karaeng Loe ri Pakere dalam menghasilkan cita-cita masyarakatnya hidup dalam suasana aman, sejahtera, lahir dan batin menjadi Butta Salewangan yang sekalian dalam memposisikan dirinya sebagai kerajaan yang berdaulat dan disegani.

Untuk ke-3 kalinya Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan perubahan mengenai hari lahir Kabupaten Maros. Dengan landasan aturan berupa Perda No. 03 tahun 2012 yang mempertimbangkan Hari Jadi Maros jatuh pada tanggal 04 juli 1959. Perda ini berisi seputar Hari Lahir Kabupaten Maros dengan rincian terdiri atas 3 (tiga) bab, 6 (enam) pasal, dan 8 (delapan) ayat. Perda ini berlaku sampai sekarang sejak diundangkan pada tanggal 11 april 2012 di Kabupaten Maros. Adapun pertimbangan terbentuknya perda ini adalah (a) bahwa hari lahir sebagai komponen dari jati diri dan keberadaan suatu tempat, disamping berperan sebagai elemen integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan motivasi dalam pembangunan tempat, sehingga perlu ditentukan hari lahir Kabupaten Maros; (b) bahwa hari lahir sebagai komponen dari jati diri dan keberadaan suatu tempat, disamping berperan sebagai elemen integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan motivasi dalam pembangunan tempat, sehingga perlu di tetapkan hari lahir Kabupaten Maros; (c) bahwa Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 seputar Penyusunan Tempat-Tempat Tingkat II di Sulawesi yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959, dievaluasi tepat untuk ditentukan sebagai dasar penetapan hari jadi Kabupaten Maros; dan (d) bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), karenanya perlu ditentukan dengan Tempat Tempat.

Patung kupu-kupu dan kera (di belakang) di Kabupaten Maros menuju beberapa objek rekreasi, seperti Kolam Renang Bantimurung, Air Terjun Bantimurung, Gua Mimpi, Penangkaran Kupu-Kupu, dan lain-lain.

Kabupaten Maros menyandang beberapa julukan, di antaranya:

Sebelum terwujud tempat administrasi dengan nama Kabupaten Maros, tempat ini awalnya adalah wilayah dari Kerajaan Marusu. Kerajaan ini bertetangga dengan Kerajaan Bone di sebelah timur dan Kerajaan Gowa di sebelah selatan. Pada sejarahnya, Kerajaan Marusu dikenal dengan tanahnya yang subur untuk wilayah pertanian, strategis untuk perekonomian, dan cukup potensial dalam hal politik dikala itu. Raja pertama dari Kerajaan Marusu adalah Karaeng Loe ri Pakere. Bila kelebihannya itu, Kerajaan Marusu berusaha dikendalikan oleh Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Mengingat sebelumnya, Raja Gowa dan Raja Bone berselisih dan memperebutkan wilayah Kerajaan Marusu. Sentra, beberapa tahun kemudian Kerajaan Gowa merajai wilayah Bontoa dan sementara wilayah timur dikendalikan oleh Kerajaan Bone. Dari pengaturan ini, Kabupaten Maros mempunyai dua suku mayoritas, adalah Bugis dan Makassar. Tempat ini telah mempersatukan antara etnis Bugis dan Makassar. pada hasilnya, bersatu memerangi kolonial Belanda pada masa penjajahan Belanda, yang dipimpin oleh I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangngape Sultan Hasanuddin oleh Belanda di bawah pimpinan admiral Speelman.

Kabupaten Maros dijuluki sebagai Kupu-Kupu Raja karena lokasi kabupaten ini telah familiar di dunia internasional akan kupu-kupunya yang indah dan berukuran besar. Adapun spesies yang familiar adalah Papilioblumei yang dianggap sebagai kupu-kupu raja.

Sama halnya dengan alasan dijuluki Kupu-Kupu Raja, Kabupaten Maros juga kerap dijuluki The Kingdom of Butterfly dengan alasan yang spesifik, adalah banyaknya kupu-kupu di Kabupaten Maros dengan aneka tipe yang betul-betul indah.

Nama Butta Salewangang betul-betul identik dengan Kabupaten Maros. Dari segi etimologis, kata Butta mengandung makna tanah, wilayah, area, atau tempat, meskipun kata Salewangang mengandung makna makmur, aman, damai, dan sejahtera. Dengan demikian, pengertian Butta Salewangang adalah tanah atau wilayah yang makmur, aman, damai, dan sejahtera. Dari segi historis, istilah Butta Salewangang berasal dari sejarah masa lalu. Istilah Butta salewangang memang mulai disebut pada masa pemerintahan Tumanurung yang datang di wilayah yang menjadi cikal-bakal Kabupaten Maros ini. Karaeng Loe ri Pakere hadir dalam situasi masyarakat yang tak menentu, masyarakat masa itu tak lagi ingin mendengar perkataan dan instruksi pemimpin yang ada, aturan tak dapat ditegakkan dan aturan banyak dilanggar. Masa ini disebut zaman sikanre-bale atau saling memangsa. Pada masa itu, tanaman juga tak membuahkan hasil, hujan turun terus menerus diiringi gemuruh yang terjadi dalam tujuh hari tujuh malam. Namun tiba-tiba muncul sebuah istana yang oleh masyarakat disebut Saoraja berdiri di tengah-tengah bidang tanah di Pakere. dengan itu menonjol pula seseorang yang duduk di depan tangga istana itu. Mendengar hal ini, orang-orang pun berdatangan memberi penghormatan, lalu mengangkat Tumanurung ini menjadi pemimpin dan dikasih gelar Karaeng Loe ri Pakere. Sejak itu tanaman pun tumbuh dengan subur dan membuahkan hasil melimpah. Dalam memimpin, Karaeng Loe ri Pakere senantiasa membangkitkan keberadaan kerajaan dalam mengemban amanah rakyat. dalam memposisikan Kerajaan Marusu sebagai tempat berpemerintahan kuat dan disegani. Tempat rakyat pun hidup aman, makmur, damai, dan sejahtera lahir-batin, karenanya tempat ini disebut Butta Salewangang.

Salah satu keunikan Maros adalah penduduk yang multikultural, dibentuk oleh 2 elemen besar masyarakat, adalah Bugis dan Makassar yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Maros. Perpaduan elemen ini membentuk iconic penyebutan Tanah Bugis-Makassar atau Ugi Mangkasa (dalam perspektif bahasa Bugis) atau Bugisi Mangkasara (dalam perspektif bahasa Makassar).

Dasar dari Logo berbentuk PERISAI menggambarkan keuletan, ketangkasan, dan kejujuran. BAJAK (rakkala atau pajjeko) menggambarkan kehidupan masyarakat yang berorientasi pada bidang pertanian. BADIK TERHUNUS ke atas yang pangkalnya bertuliskan MAROS menggambarkan sifat patriotik rakyat. GUNUNG melambangkan keagungan dan AIR melambangkan pengairan serta tempat liburan. RANTAI MELINGKAR BERMATA 29 menggambarkan daya dan persatuan rakyat. 17 BUAH PADI dan 4 KUNTUM BUNGA KEMIRI dan 5 HELAI DAUNNYA berada di atas SAYAP BERBULU 8 mengingatkan kita terhadap detik proklamasi . HURUF LONTARA bertuliskan TUNRENG TELLU menggambarkan dari tiga persekutuan masyarakat aturan adat, adalah Pemerintahan adat Toddo Limae, Pemerintahan Pemandangan Gallarrang Appaka, dan Pemerintahan Pemandangan Lebbo Tengngae.[4]

Padi dan kemiri adalah tanaman andalan dari Kabupaten Maros. Badik adalah senjata tradisional bagi masyarakat Kabupaten Maros. Rakkala’ (bajak) adalah alat pertanian yang telah dipakai sejak masa kerajaan-kerajaan di wilayah Kabupaten Maros.

Politik & Pemerintahan Sejarah Pra-kemerdekaan Pasca kemerdekaan Lokasi dan Sejarah dan Religi Kota Pantai dan Laut Gua dan Gunung Air Terjun dan Permandian Agrowisata Hutan, Taman Nasional, dan Taman Bumi Cagar Alam Transportasi Seni & Tradisi Bahasa dan Kesusastraan Drama dan Tarian Upacara Pemandangan Cerita Rakyat Lainnya Festival Maros & Event Maros Olahraga Alam non-alam Tokoh Fauna & Flora Endemik Fauna Endemik Flora Endemik Suku Keamanan, Ketertiban & Pertahanan Organisasi Organisasi Pemerintah Tempat Organisasi Non Pemerintah Tempat Lainnya Fasilitas Kawasan

Leave a Reply

Your email address will not be published.